KAJIAN YURIDIS WEWENANG PARTAI POLITIK DALAM MELAKUKAN RECALL ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI PRINSIP DUE PROCESS OF LAW YANG BERKEADILAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mekanisme recall dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3; praktek pelaksanaan recall, apakah sudah sesuai dengan prinsip due process of law yang berkeadilan; serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan recall dan upaya pemerintah untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder dengan pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu kepustakaan, observasi dan wawancara. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mekanisme recall dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3 secara umum adalah sebagai berikut. Pertama, mekanisme recall anggota DPR tahapan pengajuannya adalah sebagai berikut: Partai politik mengusulkan kepada pimpinan DPR, Pimpinan DPR meminta verifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden untuk meresmikan PAW dengan rekomendasi dari KPU, Presiden membuat Surat Keputusan (SK) tentang PAW. Kedua, mekanisme recall anggota DPRD provinsi tahapan pengajuannya adalah sebagai berikut: Partai politik mengusulkan kepada pimpinan DPRD Provinsi, Pimpinan DPRD Provinsi meminta verifikasi kepada KPU Provinsi, Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk meresmikan recall dengan rekomendasi dari KPU Provinsi, Menteri Dalam Negeri membuat Surat Keputusan (SK) tentang recall. Ketiga, mekanisme recall anggota DPRD kabupaten/kota tahapan pengajuannya adalah sebagai berikut: Partai politik mengusulkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota meminta verifikasi kepada KPUD Kabupaten/Kota, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk meresmikan recall dengan rekomendasi KPUD Provinsi, Gubernur membuat Surat Keputusan (SK) tentang recall. Praktek pelaksanaannya recall yang ada sekarang ini belum sesuai dengan prinsip due process of law yang berkeadilan yaitu bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan recall yang sesuai dengan prinsip due process of law yang berkeadilan ada tiga, yaitu: 1) Ketentuan UU Partai Politik dan MD3 menerapkan ketentuan yang tidak adil bagi anggota DPR/DPRD; 2) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan oleh partai politik dan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri; 3) Tidak ada kemauan politik dari partai untuk melaksanakan recall yang sesuai prinsip due process of law.

1.  UEU-Master-8650-ABSTRAK.pdf - 12 KB
2.  UEU-Master-8650-COVER.pdf - 24 KB
3.  UEU-Master-8650-DAFTAR ISI.pdf - 11 KB
4.  UEU-Master-8650-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 143 KB
5.  UEU-Master-8650-BAB_I.pdf - 183 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN